Peran Mahasiswa Kristen dalam Membasi Budaya Korupsi

Peran Mahasiswa Kristen dalam Membasi Budaya Korupsi

Oleh Samuel Reynaldi Lumbangaol (Palembang, Universitas Sriwijaya)

Korupsi bukanlah hal yang luar biasa lagi bagi pendengaran rakyat Indonesia. Terutama bagi kaum terpelajar seperti mahasiswa. Dalam keseharian seringkali kita mendengar, membaca bahkan melihat secara langsung bagaimana para koruptor-koruptor menjalankan aksi mereka, dan tidak jarang juga semua itu berujung pada sebuah nama yaitu Pengadilan. Mungkin, diantara sebagaian mahasiswa yang aktif dalam komunitas aktivis mahasiswa sudah seringkali melangsungkan aksi-aksi mereka, menyatakan bahwa mahasiswa mewakili kaum yang tertindas akibat korupsi tersebut sangat tidak mentolerir setiap perbuatan koruptor. Akan tetapi kenyataanya, menagapa masih saja ada yang korupsi? Jawabanya adalah Korupsi telah menjadi sebuah sistem yang saling sambung-menyambung antara yang satu dan yang lain. Seharusnya, korupsi menjadi sebuah perbuatan yang sangat menyeramkan bagi setiap masyarakat indonesia. Melihat peraturan yang telah dibuat pemerintah akan sanksi yang dijatuhi terhadap koruptor. Tetapi korupsi telah menjadi virus bagi para pejabat-pejabat tersebut. Terjangkit dan belum ditemukan alat untuk membasminya.

Seringkali orang bertanya mengapa birokrasi pemerintahan sangat rentan terhadap korupsi. Plato seorang ahli filsafat athena mengemukakan bahwa golongan elit dalam artian birokrat yang korup adalah akibat dari para pemegang kekuasaan yang korup juga. Selain itu Ia juga berpendapat bahwa korupsi terjadi dalam sistem karena manusia belum dapat menguasai nafsu-nafsu serakahnya dan belum mampu mencapai pengetahuan yang lebih tinggi tingkatanya dan kebijaksanaan diberi fungsi politik yang tinggi. Sebeanarnya masalah ini sangat berkaitan anatar intelektualitas dan moralitas. Elit politik yang memegang kekuasaaanya masing-masing belum bisa menyeimbangkan antara intelektualitasnya dengan moralitas yang dimiliki. Saat seorang pemerintah akan melakukan tindakan korupsi maka moralitas yang seringkali diabaikan, padahal secara intelektual pemegang kekuasaan tersebut mengetahui apa yang akan terjadi bila dia korupsi. Itulah sebabnya mengapa korupsi tersebut sudah seperti sebuah sistem yang terus menerus.

Menurut data dari ICW(Indonesia Corruption Watch) bahwa ada beberapa jabatan yang terkorup sepanjangan tahun 2009 diantaranya yaitu:

1. Anggota DPR/DPRD (18,95%)

2. Komisi Negara (2,11%)

3. Dewan Gubernur (Gubernur, Bupati, Walikota) 12,63%

4. Duta Besar, Pejabat Konsulat, Imigrasi 13,68%

5. Pejabat Eselon, Pimpro 17,89%

6. Pejabat BUMN 5,26 %

7. Aparat Hukum 1,05 %

8. Swasta 20,00%

9. BPK 1,05 %

Komitmen masing-masing pejabat pemerintah dalam menjalankan perananya perlu dikaji ulang. Dibutuhkan kokmitmen yang teguh dari setiap pelayan-pelayan publik. Komitmen untuk menjalankan pemerintahan yang bersih dan tidak KKN. Apabila pemerintahan kita memiliki komitmen dan integritas maka yakinlah pemerintahan Indonesia akan dapat dibangun menjadi pemerintahan yang bebas dari kata Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Menghadapai kondisi seperti ini, mahasiswa kristen sebagai agent of change perlu memberi kontribusi. Memberikan perubahan terhadap kondisi Indonesia saat ini. Mahasiswa kristen harus mampu memulai perubahan dari hal-hal mendasar. Dimulai dari diri sendiri untuk membiasakan mengerjakan segala sesuatu dengan tanggung jawab dan mempunyai rasa kepedulian terhadap sesama serta peka terhadap situasi-situasi yang ada, tetaplah berintegritas dalam melakukan setiap hal.

Peduli dengan sesama hal terpenting dari semuanya, perlu direnungkan kembali apa yang tertulis 1 Yohanes 4: 12b ‘Jika kita saling mengasihi, Allah tetap didalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita’. Oleh karena itu sebagai awal dari perubahan yang akan kita lakukan sebagai mahasiswa kristen hendaklah kita saling mengasihi dan tetap mengarjakan pekerjaan kita hanya untuk di pertanggungjawabkan kepada Tuhan bukan kepada manusia. Yakinlah bahwa dengan saling mengasihi dan bukan bekerja untuk manusia akan tetapi tanggungjawab terhadap Tuhan maka Mahasiswa Kristen Indonesia dapat membawa bangsa ini kembali menggapai kesejahteraan.

Metode Penelitian Administrasi Yang Membuatku gak tidur satu malaman, MAKASIH YAH

Variabel Penelitian dan Skala Pengukuran

Mata Kuliah Konsentrasi

Samuel Lumban gaol

07081001036

Ilmu Administrasi Negara-Universitas Sriwijaya

1. Analisis Proses Kebijakan Publik

No	Variabel Penelitian	Variabel terpengaruh	Variabel pengaruh	Variabel Kontrol
1	Formulasi Kebijakan	Isu publik, Masalah publik Negoisasi	Tingkat Kesejahteraan Tingkat Ekonomi	Agenda Publik Alternatif Kebijakan
2	Implementasi Kebijakan	Sumber Daya Komunikasi Disposisi atau Pelaksana	Tingkat Pendidikan, Tingkat Kewenangan, Tingkat Kepatuhan Tingkat Kinerja, Tingkat Efisiensi, Tingkat keluaran(outcome)	Implementasi Kebijakan
3	Evaluasi Kebijakan	Efektivitas Kecukupan Pemerataan	Tingkat kinerja Tingkat Pelayanan Tingkat Efisiensi Tingkat Keluaran	Pertumbuhan ekonomi Keadilan distribusi Prefernsi warganegara

Proposisi Analisis Proses Kebijakan Publik

I. Formulasi Kebijakan

a. Formulasi Kebijakan dipengaruhi oleh pengumpulan dan analisis informasi yang berhubungan dengan masalah yang bersangkutan atau isu publik (Drs. AG Subarsono Msi,MA, Analisis Kebiajkan Publik(Konsep, Teori, dan Aplikasi), Pustaka Pelajar, 2005,hal 12)

b. Formulasi kebijakann dipengaruhi Masalah Publik yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan (William Dunn. Pengantar Analisis Kebijakan Publik, 1998, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Hal: 24)

c. Formulasi kebijakan dipengaruhi oleh dibangunnya dan dilakukanya negoisasi, sehingga sampai pada kebijakan yang dipilih (Drs. AG Subarsono Msi,MA, Analisis Kebiajkan Publik(Konsep, Teori, dan Aplikasi), Pustaka Pelajar, 2005,hal 12)

II. Implementasi Kebijakan

a. Implementasi kebijaka dipengaruhi oleh adanya dukungan sumberdaya dalam organisasi publik. (Drs. AG Subarsono Msi,MA, Analisis Kebiajkan Publik(Konsep, Teori, dan Aplikasi), Pustaka Pelajar, 2005,hal 12)

b. Keberhasilan kebijakan dipengaruhi oleh pengetahuan implementor akan apa yang harus dilakukan melalui komunikasi ((Drs. AG Subarsono Msi,MA, Analisis Kebiajkan Publik(Konsep, Teori, dan Aplikasi), Pustaka Pelajar, 2005,hal 90)

c. Dukungan sumberdaya dalam organisasi menentukan penyusunan organisasi pelaksana kebijakan. (Drs. AG Subarsono Msi,MA, Analisis Kebiajkan Publik(Konsep, Teori, dan Aplikasi), Pustaka Pelajar, 2005,hal 12)

III. Evaluasi Kebijakan

a. Evaluasi kebijakan dipengaruhi oleh evektivitas pencapaian hasil yang diinginkan (William Dunn. Pengantar Analisis Kebijakan Publik, 1998, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Hal:610 )

b. Evaluasi kebijakan dipengaruhi oleh kecukupan meliputi biaya dan waktu dalam pencapaian hasil yang diinginkan dalam memecahkan masalah(William Dunn. Pengantar Analisis Kebijakan Publik, 1998, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Hal:610 )

c. Evaluasi kebijakan dipengaruhi pemerataan biaya dan manfaat yang didistribusikan dengan merata kepada kelom pok-kelompok yang berbeda. (William Dunn. Pengantar Analisis Kebijakan Publik, 1998, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Hal:610 )

Dari proposisi diatas maka ditemukan hubungan asismetris dimana satu variabel mempengaruhi variabel lain yaittu Hubungan Asimetris dan Variabel, Hubungan disposis dan respon, Ciri individu dan tingkah laku.

Analisis Tingkat Pengukuran Variabel Kontrol Variasi Nilai

Pengamatan Mata Kuliah Analisis Proses Kebijakan Publik

P E N Gx A M A T A N	Variabel Kontrol	Skala Nominal	Skala Ordinal	Skala Interval	Skala Rasio
	Tingkat Ekonomi Tingkat Pendidikan, Tingkat Kewenangan, Tingkat Kepatuhan Tingkat Kinerja, Tingkat Efisiensi, Tingkat keluaran(outcome)	SD,SMP,SMA, MAHASISWA	Atas, menengah bawah Tinggi, Rendah Tinggi, Rendah Baik, Buruk Tepat, Tidak tepat Tinggi, Rendah

2. Kebijakan Perencanaan Pembangunan

No	Variabel Penelitian	Variabel terpengaruh	Variabel Pengaruh	Variabel Kontrol
1	Kesejahteraan Rakyat	Kondisi SDA, Kondisi Ekonomi, Kondisi Sosial Budaya	Tingkat pendidikan, Kesehatan, Kesejahteraan,	Sumber daya manusia, Potensi, Arah dan Proritas
2	Kualitas Sumberdaya Manusia	Produktivitas, Kompetensi, Pengembangan	Tingkat Kinerja, Tingkat Ekonomi, Tingkat Pendidikan	Strategi Pembangunan Daerah, Arah kebijakan umum, arah kebijakan keuangan daerah, program prioritas.
3	Reformasi Birokrasi	Sumberdaya Manusia, Pemberdayaan Transparansi	Tingkat pendidikan Tingkat Evektivitas Tingkat Efisiensi Tingkat Kepuasaan Publik	Pelayanan Publik, program prioritas

Proposisi Kebijakan Perencanaan Pembangunan

I. Kesejahteraan rakyat

a. Kesejahteraan rakyat dipengaruhi oleh sumberdaya alam yang dikembangkan oleh pemerintah yang mampu mengankat diri dari lembah kemiskinan (Prof.H.Bintoro Tjokroamidjojo, Teori Strategis Pembangunan Nasional, PT Gunung Agung, 1983, hal 80)

b. Kesejahteraan rakyat dipengaruhi oleh keadaan ekonomi melalui perluasan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi sehinga memungkinakan peningkatan penghasilan penduduk (Prof.H.Bintoro Tjokroamidjojo, Teori Strategis Pembangunan Nasional, PT Gunung Agung, 1983, hal 82)

c. Kondisi sosial budaya menentuka kesejahteraan rakyat sebab merupakan suatu rangkaian proses dari sebuah pertumbuhan ekonomi (Prof.H.Bintoro Tjokroamidjojo, Teori Strategis Pembangunan Nasional, PT Gunung Agung, 1983, hal 26)

II. Kualitas Sumber Daya Manusia

a. Kualitas Sumber Daya Manusia dipengaruhi oleh produktivitas nasional melalui perbaikan mutu, kewirausahaan, lapangan kerja baru. (Prof.H.Bintoro Tjokroamidjojo, Teori Strategis Pembangunan Nasional, PT Gunung Agung, 1983, hal 44)

b. Kualitas Sumber Daya Manusia dipengaruhi oleh kompetensi melalui profesionalitas dan kecerdasan didalam pemerintahan yang mampu menerjemahkan kebijakan publik ke lanmgkah operasioanl yang kreatif dan inovatif ((Prof.H.Bintoro Tjokroamidjojo, Teori Strategis Pembangunan Nasional, PT Gunung Agung, 1983, hal 62)

c. Pengembangan Sumber Daya Manusia menentukan Kualitas sumber daya manusia melalui adanya diklat, pembatasan usia PNS, pelatihan teknis dan manajerial (Prof.H.Bintoro Tjokroamidjojo, Teori Strategis Pembangunan Nasional, PT Gunung Agung, 1983, hal 74)

III. Reformasi Birokrasi

a. Reformasi Birokrasi dipengaruhi oleh peran sumberdaya manusia melalui sumberdaya aparatur (Pegawai Negeri Sipil) sebagai key leverage (tuas kunci) (Agustinus Sulityo Tri Putranto, Governance Reform di Indonesia, Penerbit Grava Media, 2009, hal 130)

b. Reformasi Birokrasi dipengaruhi oleh pemberdayaan atau energizing yang membangkitkan kapabilitas dinamis organisasi melalui penciptaan ideologi kerja dan emmbangun manajemen kolaboratif untuk menciptakan networking (Fadel Muhhamad, Governance Reform di Indonesia, Penerbit Grava Media, 2009, hal 111

c. Transparansi menentukan reformasi birokrasi melalaui pemastian setiap orang mendapatkan informasi yang sama mengenai fakta dan data yang ada. (Agus Dwiyanto, Teori Strategis Pembangunan Nasional, PT Gunung Agung, 1983, hal 248)

Dari proposisi diatas maka ditemukan hubungan asismetris dimana satu variabel mempengaruhi variabel lain yaittu Hubungan Asimetris dan Variabel, Hubungan disposis dan respon, Ciri individu dan tingkah laku.

Tingkat Pengukuran Variabel Pengaruh Variasi Nilai

Pengamatan Mata Kuliah Kebijakan Perencanaan Pembangunan

P E N G A M A T A N	Variabel Kontrol	Skala Nominal	Skala Ordinal	Skala Interval	Skala Rasio
	Tingkat Kinerja, Tingkat Ekonomi, Tingkat pendidikan Tingkat Kesehatam	SD,SMP,SMA,SI,S2,S3	Baik, Buruk Atas, menengah bawah Baik, Buruk

3. Kebijakan Otonomi Daerah

No	Variabel Penelitian	Variabel terpengaruh	Variabel Pengaruh	Variabel Kontrol
1	Desentralisasi	Efisiensi, Efektivitas, Inovasi	Tingkat Kesejahteraan Tingkat Kinerja	Pemerintah Daerah, DPR,
2	Pengembangan Sumberdaya Manusia	Produktivitas, Kompetensi, Pengembangan	Tingkat Kinerja, Tingkat Ekonomi, Tingkat Pendidikan	Pemerintah Pusat
3	Optimalisasi peran Pemerintahan Daerah	Kompetensi Kerjasama Tenaga Ahli	Tingkat pendidikan

Proposisi Variabel Penelitian Mata Kuliah Otonomi Daerah

I. Desentralisasi

a. Desentralisasi dipengaruhi oleh efisiensi kerja pemerintah melalui pendelegasian kewenangan dan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan (Drs. Bambang Yudhoyono, M.Si, Otonomi Daerah, Sinar Harapan, 2001, hal 22)

b. Desentralisasi dipengaruhi efektivitas kerja pemerintah melalui kecepatan aparatur daerah dalam mencarikan jawaban atas permasalahan dan pemecahannya(Drs. Bambang Yudhoyono, M.Si, Otonomi Daerah, Sinar Harapan, 2001, hal 22)

c. Desentralisasi dipengaruhi oleh inovasi penggalian opetnsi baru yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintah (Drs. Bambang Yudhoyono, M.Si, Otonomi Daerah, Sinar Harapan, 2001, hal 22)

II. Pengembangan Sumber Daya Manusia

a. Pengembangan Sumber Daya Manusia dipengaruhi oleh produktivitas nasional melalui perbaikan mutu, kewirausahaan, lapangan kerja baru. (Prof.H.Bintoro Tjokroamidjojo, Teori Strategis Pembangunan Nasional, PT Gunung Agung, 1983, hal 44)

b. Pengembangan Sumber Daya Manusia dipengaruhi oleh kompetensi melalui profesionalitas dan kecerdasan didalam pemerintahan yang mampu menerjemahkan kebijakan publik ke lanmgkah operasioanl yang kreatif dan inovatif ((Prof.H.Bintoro Tjokroamidjojo, Teori Strategis Pembangunan Nasional, PT Gunung Agung, 1983, hal 62)

c. Pengembangan Sumber Daya Manusia menentukan Kualitas sumber daya manusia melalui adanya diklat, pembatasan usia PNS, pelatihan teknis dan manajerial (Prof.H.Bintoro Tjokroamidjojo, Teori Strategis Pembangunan Nasional, PT Gunung Agung, 1983, hal 74)

III. Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah

a. Optimalisasi peran Pemerintahan Daerah dipengaruhi oleh kompetensi melalui study banding baik di dalam dan luar negri. (Drs. Bambang Yudhoyono, M.Si, Otonomi Daerah, Sinar Harapan, 2001, hal 56)

b. Optimalisasi peran Pemerintahan Daerah dipengaruhi oleh kerjasama antar lembaga legislatif (Drs. Bambang Yudhoyono, M.Si, Otonomi Daerah, Sinar Harapan, 2001, hal 56)

c. Optimalisasi peran Pemerintahan Daerah dipengaruhi tenaga ahli yang mendukung kelencaran pelaksanaan tugas pemerintah daerah. (Drs. Bambang Yudhoyono, M.Si, Otonomi Daerah, Sinar Harapan, 2001, hal 58)

Dari proposisi diatas maka ditemukan hubungan asismetris dimana satu variabel mempengaruhi variabel lain yaittu Hubungan Asimetris dan Variabel, Hubungan disposis dan respon, Ciri individu dan tingkah laku.

Tingkat Pengukuran Variabel Pengaruh Variasi Nilai

Pengamatan Mata Kuliah Mata Kuliah Kebijakan Otonomi Daerah

P E N G A M A T A N	Variabel Kontrol	Skala Nominal	Skala Ordinal	Skala Interval	Skala Rasio
	Tingkat Kinerja, Tingkat Ekonomi, Tingkat Pendidikan Tingkat Kesejahteraan	SD,SMP,SMA.,MAHASISWA	Baik, Buruk Atas, Menengah, Bawah TinggI, Rendah

Judul Penelitian

Judul Penelitian : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 25 TAHUN 2008 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENCATATAN SIPIL (STUDI KASUS DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA PALEMBANG)

Kata Metodologi: Implementasi

Implementasi adalah Serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan peraturan pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Subarsono, AG.2005. Analisis Kebijakan Publik. Pustaka Pelajar.Yogyakarta, hal 87

Variabel Penelitian : Peraturan Daerah No 25 Tahun 2008

Variabel	Defenisi	Variabel terpengaruh	Variabel pengaruh	Skala
a.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008	Serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan peraturan pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan	1. Sumber daya	1.Tingkat Pendidikan 2.Kewenangan 3.Fasilitas atau sarana prasarana yang tersedia 4.Informasi atau alur penyampaian peraturan baru	1. –SD -SMP -SMA 2. –Besar -Sedang -Kecil 3. –baik -Sedang -tidak baik 4. -baik -sedang -tidak baik
		2. Komunikasi	1.Aktifitas Komunikasi internal dan eksternal pada Organisasi pelaksana 2.Proses penyampaian peraturan pada tingkat Kecamatan	1. –lancar -sedang -tidak lancar 2. -lancar -sedang -tidak lancar
		3.Disposisi atau sikap pelaksana	1.Tanggapanpimpinan dan staf DISDUKCAPIL terhadap kegiatan Perda No 25 Tahun 2008 -Pengetahuan, pemahaman, dan pendalaman implementator -Kepatutan agen pelaksana terhadap sanksi	1. –baik -sedang -tidak baik 2.-baik -sedang -tidak baik -baik -sedang -tidak baik
		4.Struktur Birokratik	-SOP/ prosedur atau mekanisme kerja -proses penyiapan dan berkas pencatatan sipil -Fragmentasi atau penyebaran tanggung jawab	-baik -sedang -tidak baik -baik -sedang -tidak baik -baik -sedang -tidak baik

Preposisi Impelemntasi Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008

1. Komunikasi

Agar implementasi berjalan efektif, maka pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab untuk mengimplementasikan keputusan harus mengetahui bahwa apa yang harus mereka lakukan. Perintah-perintah untuk mengimplementasikan kebijakan harus disampaikan kepada orang-orang yang tepat secara jelas, akurat dan konsisten. Ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah kota palembang nomor 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran dan pencatatan sipil (studi kasus di dinas kependudukan dan catatan sipil kota palembang), membutuhkan komunikasi yang harus jelas agar tercapainya tujuan yang diamanatkan dari kebijakan tersebut dengan kondisi yang begitu panjang sampai tingkat pemerintahan desa. Bagaimana bentuk sosialisasi, pemahaman implementator, serta koordinasi antar instansi yang dilakukan merupakan bentuk komunikasi dalam tercapainya tujuan dari pp tersebut. ((Drs. AG Subarsono Msi,MA, Analisis Kebiajkan Publik(Konsep, Teori, dan Aplikasi), Pustaka Pelajar, 2005,hal 87)

2. Sumber daya

jika orang yang bertanggung jawab untuk menjalankan kebijakan kekurangan sumber daya untuk bekerja efektif, maka implementasi tidak akan efektif. Sumber daya yang penting meliputi: jumlah staf yang memadai dan dengan keahlian yang diperlukan; informasi yang relevan dan memadai tentang bagaimana mengimplementasikan kebijakan dan kepatuhan pihak lain yang terlibat dalam implementasi; wewenang untuk menjamin bahwa kebijakan-kebijakan dijalankan sesuai tujuan; fasilitas (meliputi gedung, peralatan, tanah dan suplai) untuk menyediakan jasa.

a. Staf

sumber daya yang paling penting dalam mengimplementasikan kebijakan adalah staf, tidak hanya dilihat dari jumlahnya, tetapi juga melihat kemampuannya untuk menjalankan tugas.

b. Informasi

informasi adalah sumber daya kedua dalam implementasi kebijakan. Informasi ini memiliki dua bentuk. Pertama adalah informasi mengenai bagaimana menjalankan kebijakan. Pelaksanaan perlu mengetahui apa yang harus dilakukan ketika mereka diberikan arahan-arahan untuk bertindak. Bentuk kedua adalah data tentang kepatuhan pihak lain terhadap aturan-aturan dan regulasi pemenrintah. Pelaksana harus tahu apakah orang lain yang terlibat dalam implementasi kebijakan patuh dengan hukum.

c. Wewenang

sumber daya lain dalam implementasi adalah wewenang. Wewenang bervariasi dari program ke program dan memiliki berbagai bentuk seperti: mengeluarkan perintah kepada pejabat lain; menarik dana dari program, menyediakan dana, staf dan bantuan teknis kepada yuridiksi pemerintah yang lebih rendah, dll. Terkadang beberapa badan kekurangan wewenang untuk mengimplementasikan kebijakan dengan tepat. Karena kurangnya wewenang tersebut, maka pejabat membutuhkan koordinasi dengan pelaksana lain jika mereka ingin mengimplenmentasikan program dengan sukses.

d. Fasilitas

Fasilitas fisik juga sumber daya penting dalam implementasi. sumber daya sangat penting, tanpa sumber daya kebijakan tertulis tidak sama dengan kebijakan praktek ((Drs. AG Subarsono Msi,MA, Analisis Kebiajkan Publik(Konsep, Teori, dan Aplikasi), Pustaka Pelajar, 2005,hal 87)

3. Karakter (disposisi)

Karakter atau sikap pelaksana (implementator) adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan terhadap studi implementasi kebijakan publik. Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam pembahasan disposisi:

a. Dampak disposisi

b. Menyusun staf birokrasi

c. Insentif

(Drs. AG Subarsono Msi,MA, Analisis Kebiajkan Publik(Konsep, Teori, dan Aplikasi), Pustaka Pelajar, 2005,hal 87)

4. Struktur birokratif

Implementasi dapat terganggu akibat kekurangan dalam struktur birokratif. Para pelaksana kebijakan dapat mengetahui apa yang dilakukan dan memiliki keiginan dan sumber daya yang cukup untuk melakukannya, tetapi mereka masih memiliki hambatan implementasi oleh struktur iorganisasi tempat mereka bekerja. ((Drs. AG Subarsono Msi,MA, Analisis Kebiajkan Publik(Konsep, Teori, dan Aplikasi), Pustaka Pelajar, 2005,hal 87)

Dari proposisi diatas maka ditemukan hubungan asismetris dimana satu variabel mempengaruhi variabel lain yaittu Hubungan Asimetris dan Variabel, Hubungan disposis dan respon, Ciri individu dan tingkah laku.