Variabel Penelitian dan Skala Pengukuran
Mata Kuliah Konsentrasi
Samuel Lumban gaol
07081001036
Ilmu Administrasi Negara-Universitas Sriwijaya
1. Analisis Proses Kebijakan Publik
No | Variabel Penelitian | Variabel terpengaruh | Variabel pengaruh | Variabel Kontrol |
1 | Formulasi Kebijakan | Isu publik, Masalah publik Negoisasi | Tingkat Kesejahteraan Tingkat Ekonomi | Agenda Publik Alternatif Kebijakan |
2 | Implementasi Kebijakan | Sumber Daya Komunikasi Disposisi atau Pelaksana | Tingkat Pendidikan, Tingkat Kewenangan, Tingkat Kepatuhan Tingkat Kinerja, Tingkat Efisiensi, Tingkat keluaran(outcome) | Implementasi Kebijakan |
3 | Evaluasi Kebijakan | Efektivitas Kecukupan Pemerataan | Tingkat kinerja Tingkat Pelayanan Tingkat Efisiensi Tingkat Keluaran | Pertumbuhan ekonomi Keadilan distribusi Prefernsi warganegara |
Proposisi Analisis Proses Kebijakan Publik
I. Formulasi Kebijakan
a. Formulasi Kebijakan dipengaruhi oleh pengumpulan dan analisis informasi yang berhubungan dengan masalah yang bersangkutan atau isu publik (Drs. AG Subarsono Msi,MA, Analisis Kebiajkan Publik(Konsep, Teori, dan Aplikasi), Pustaka Pelajar, 2005,hal 12)
b. Formulasi kebijakann dipengaruhi Masalah Publik yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan (William Dunn. Pengantar Analisis Kebijakan Publik, 1998, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Hal: 24)
c. Formulasi kebijakan dipengaruhi oleh dibangunnya dan dilakukanya negoisasi, sehingga sampai pada kebijakan yang dipilih (Drs. AG Subarsono Msi,MA, Analisis Kebiajkan Publik(Konsep, Teori, dan Aplikasi), Pustaka Pelajar, 2005,hal 12)
II. Implementasi Kebijakan
a. Implementasi kebijaka dipengaruhi oleh adanya dukungan sumberdaya dalam organisasi publik. (Drs. AG Subarsono Msi,MA, Analisis Kebiajkan Publik(Konsep, Teori, dan Aplikasi), Pustaka Pelajar, 2005,hal 12)
b. Keberhasilan kebijakan dipengaruhi oleh pengetahuan implementor akan apa yang harus dilakukan melalui komunikasi ((Drs. AG Subarsono Msi,MA, Analisis Kebiajkan Publik(Konsep, Teori, dan Aplikasi), Pustaka Pelajar, 2005,hal 90)
c. Dukungan sumberdaya dalam organisasi menentukan penyusunan organisasi pelaksana kebijakan. (Drs. AG Subarsono Msi,MA, Analisis Kebiajkan Publik(Konsep, Teori, dan Aplikasi), Pustaka Pelajar, 2005,hal 12)
III. Evaluasi Kebijakan
a. Evaluasi kebijakan dipengaruhi oleh evektivitas pencapaian hasil yang diinginkan (William Dunn. Pengantar Analisis Kebijakan Publik, 1998, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Hal:610 )
b. Evaluasi kebijakan dipengaruhi oleh kecukupan meliputi biaya dan waktu dalam pencapaian hasil yang diinginkan dalam memecahkan masalah(William Dunn. Pengantar Analisis Kebijakan Publik, 1998, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Hal:610 )
c. Evaluasi kebijakan dipengaruhi pemerataan biaya dan manfaat yang didistribusikan dengan merata kepada kelom pok-kelompok yang berbeda. (William Dunn. Pengantar Analisis Kebijakan Publik, 1998, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Hal:610 )
Dari proposisi diatas maka ditemukan hubungan asismetris dimana satu variabel mempengaruhi variabel lain yaittu Hubungan Asimetris dan Variabel, Hubungan disposis dan respon, Ciri individu dan tingkah laku.
Analisis Tingkat Pengukuran Variabel Kontrol Variasi Nilai
Pengamatan Mata Kuliah Analisis Proses Kebijakan Publik
P E N Gx A M A T A N | Variabel Kontrol | Skala Nominal | Skala Ordinal | Skala Interval | Skala Rasio |
Tingkat Ekonomi Tingkat Pendidikan, Tingkat Kewenangan, Tingkat Kepatuhan Tingkat Kinerja, Tingkat Efisiensi, Tingkat keluaran(outcome) | SD,SMP,SMA, MAHASISWA | Atas, menengah bawah Tinggi, Rendah Tinggi, Rendah Baik, Buruk Tepat, Tidak tepat Tinggi, Rendah | | |
2. Kebijakan Perencanaan Pembangunan
No | Variabel Penelitian | Variabel terpengaruh | Variabel Pengaruh | Variabel Kontrol |
1 | Kesejahteraan Rakyat | Kondisi SDA, Kondisi Ekonomi, Kondisi Sosial Budaya | Tingkat pendidikan, Kesehatan, Kesejahteraan, | Sumber daya manusia, Potensi, Arah dan Proritas |
2 | Kualitas Sumberdaya Manusia | Produktivitas, Kompetensi, Pengembangan | Tingkat Kinerja, Tingkat Ekonomi, Tingkat Pendidikan | Strategi Pembangunan Daerah, Arah kebijakan umum, arah kebijakan keuangan daerah, program prioritas. |
3 | Reformasi Birokrasi | Sumberdaya Manusia, Pemberdayaan Transparansi | Tingkat pendidikan Tingkat Evektivitas Tingkat Efisiensi Tingkat Kepuasaan Publik | Pelayanan Publik, program prioritas |
Proposisi Kebijakan Perencanaan Pembangunan
I. Kesejahteraan rakyat
a. Kesejahteraan rakyat dipengaruhi oleh sumberdaya alam yang dikembangkan oleh pemerintah yang mampu mengankat diri dari lembah kemiskinan (Prof.H.Bintoro Tjokroamidjojo, Teori Strategis Pembangunan Nasional, PT Gunung Agung, 1983, hal 80)
b. Kesejahteraan rakyat dipengaruhi oleh keadaan ekonomi melalui perluasan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi sehinga memungkinakan peningkatan penghasilan penduduk (Prof.H.Bintoro Tjokroamidjojo, Teori Strategis Pembangunan Nasional, PT Gunung Agung, 1983, hal 82)
c. Kondisi sosial budaya menentuka kesejahteraan rakyat sebab merupakan suatu rangkaian proses dari sebuah pertumbuhan ekonomi (Prof.H.Bintoro Tjokroamidjojo, Teori Strategis Pembangunan Nasional, PT Gunung Agung, 1983, hal 26)
II. Kualitas Sumber Daya Manusia
a. Kualitas Sumber Daya Manusia dipengaruhi oleh produktivitas nasional melalui perbaikan mutu, kewirausahaan, lapangan kerja baru. (Prof.H.Bintoro Tjokroamidjojo, Teori Strategis Pembangunan Nasional, PT Gunung Agung, 1983, hal 44)
b. Kualitas Sumber Daya Manusia dipengaruhi oleh kompetensi melalui profesionalitas dan kecerdasan didalam pemerintahan yang mampu menerjemahkan kebijakan publik ke lanmgkah operasioanl yang kreatif dan inovatif ((Prof.H.Bintoro Tjokroamidjojo, Teori Strategis Pembangunan Nasional, PT Gunung Agung, 1983, hal 62)
c. Pengembangan Sumber Daya Manusia menentukan Kualitas sumber daya manusia melalui adanya diklat, pembatasan usia PNS, pelatihan teknis dan manajerial (Prof.H.Bintoro Tjokroamidjojo, Teori Strategis Pembangunan Nasional, PT Gunung Agung, 1983, hal 74)
III. Reformasi Birokrasi
a. Reformasi Birokrasi dipengaruhi oleh peran sumberdaya manusia melalui sumberdaya aparatur (Pegawai Negeri Sipil) sebagai key leverage (tuas kunci) (Agustinus Sulityo Tri Putranto, Governance Reform di Indonesia, Penerbit Grava Media, 2009, hal 130)
b. Reformasi Birokrasi dipengaruhi oleh pemberdayaan atau energizing yang membangkitkan kapabilitas dinamis organisasi melalui penciptaan ideologi kerja dan emmbangun manajemen kolaboratif untuk menciptakan networking (Fadel Muhhamad, Governance Reform di Indonesia, Penerbit Grava Media, 2009, hal 111
c. Transparansi menentukan reformasi birokrasi melalaui pemastian setiap orang mendapatkan informasi yang sama mengenai fakta dan data yang ada. (Agus Dwiyanto, Teori Strategis Pembangunan Nasional, PT Gunung Agung, 1983, hal 248)
Dari proposisi diatas maka ditemukan hubungan asismetris dimana satu variabel mempengaruhi variabel lain yaittu Hubungan Asimetris dan Variabel, Hubungan disposis dan respon, Ciri individu dan tingkah laku.
Tingkat Pengukuran Variabel Pengaruh Variasi Nilai
Pengamatan Mata Kuliah Kebijakan Perencanaan Pembangunan
P E N G A M A T A N | Variabel Kontrol | Skala Nominal | Skala Ordinal | Skala Interval | Skala Rasio |
Tingkat Kinerja, Tingkat Ekonomi, Tingkat pendidikan Tingkat Kesehatam | SD,SMP,SMA,SI,S2,S3 | Baik, Buruk Atas, menengah bawah Baik, Buruk | | |
3. Kebijakan Otonomi Daerah
No | Variabel Penelitian | Variabel terpengaruh | Variabel Pengaruh | Variabel Kontrol |
1 | Desentralisasi | Efisiensi, Efektivitas, Inovasi | Tingkat Kesejahteraan Tingkat Kinerja | Pemerintah Daerah, DPR, |
2 | Pengembangan Sumberdaya Manusia | Produktivitas, Kompetensi, Pengembangan | Tingkat Kinerja, Tingkat Ekonomi, Tingkat Pendidikan | Pemerintah Pusat |
3 | Optimalisasi peran Pemerintahan Daerah | Kompetensi Kerjasama Tenaga Ahli | Tingkat pendidikan | |
Proposisi Variabel Penelitian Mata Kuliah Otonomi Daerah
I. Desentralisasi
a. Desentralisasi dipengaruhi oleh efisiensi kerja pemerintah melalui pendelegasian kewenangan dan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan (Drs. Bambang Yudhoyono, M.Si, Otonomi Daerah, Sinar Harapan, 2001, hal 22)
b. Desentralisasi dipengaruhi efektivitas kerja pemerintah melalui kecepatan aparatur daerah dalam mencarikan jawaban atas permasalahan dan pemecahannya(Drs. Bambang Yudhoyono, M.Si, Otonomi Daerah, Sinar Harapan, 2001, hal 22)
c. Desentralisasi dipengaruhi oleh inovasi penggalian opetnsi baru yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintah (Drs. Bambang Yudhoyono, M.Si, Otonomi Daerah, Sinar Harapan, 2001, hal 22)
II. Pengembangan Sumber Daya Manusia
a. Pengembangan Sumber Daya Manusia dipengaruhi oleh produktivitas nasional melalui perbaikan mutu, kewirausahaan, lapangan kerja baru. (Prof.H.Bintoro Tjokroamidjojo, Teori Strategis Pembangunan Nasional, PT Gunung Agung, 1983, hal 44)
b. Pengembangan Sumber Daya Manusia dipengaruhi oleh kompetensi melalui profesionalitas dan kecerdasan didalam pemerintahan yang mampu menerjemahkan kebijakan publik ke lanmgkah operasioanl yang kreatif dan inovatif ((Prof.H.Bintoro Tjokroamidjojo, Teori Strategis Pembangunan Nasional, PT Gunung Agung, 1983, hal 62)
c. Pengembangan Sumber Daya Manusia menentukan Kualitas sumber daya manusia melalui adanya diklat, pembatasan usia PNS, pelatihan teknis dan manajerial (Prof.H.Bintoro Tjokroamidjojo, Teori Strategis Pembangunan Nasional, PT Gunung Agung, 1983, hal 74)
III. Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah
a. Optimalisasi peran Pemerintahan Daerah dipengaruhi oleh kompetensi melalui study banding baik di dalam dan luar negri. (Drs. Bambang Yudhoyono, M.Si, Otonomi Daerah, Sinar Harapan, 2001, hal 56)
b. Optimalisasi peran Pemerintahan Daerah dipengaruhi oleh kerjasama antar lembaga legislatif (Drs. Bambang Yudhoyono, M.Si, Otonomi Daerah, Sinar Harapan, 2001, hal 56)
c. Optimalisasi peran Pemerintahan Daerah dipengaruhi tenaga ahli yang mendukung kelencaran pelaksanaan tugas pemerintah daerah. (Drs. Bambang Yudhoyono, M.Si, Otonomi Daerah, Sinar Harapan, 2001, hal 58)
Dari proposisi diatas maka ditemukan hubungan asismetris dimana satu variabel mempengaruhi variabel lain yaittu Hubungan Asimetris dan Variabel, Hubungan disposis dan respon, Ciri individu dan tingkah laku.
Tingkat Pengukuran Variabel Pengaruh Variasi Nilai
Pengamatan Mata Kuliah Mata Kuliah Kebijakan Otonomi Daerah
P E N G A M A T A N | Variabel Kontrol | Skala Nominal | Skala Ordinal | Skala Interval | Skala Rasio |
Tingkat Kinerja, Tingkat Ekonomi, Tingkat Pendidikan Tingkat Kesejahteraan | SD,SMP,SMA.,MAHASISWA | Baik, Buruk Atas, Menengah, Bawah TinggI, Rendah | | |
Judul Penelitian
Judul Penelitian : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 25 TAHUN 2008 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENCATATAN SIPIL (STUDI KASUS DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA PALEMBANG)
Kata Metodologi: Implementasi
Implementasi adalah Serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan peraturan pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Subarsono, AG.2005. Analisis Kebijakan Publik. Pustaka Pelajar.Yogyakarta, hal 87
Variabel Penelitian : Peraturan Daerah No 25 Tahun 2008
Variabel | Defenisi | Variabel terpengaruh | Variabel pengaruh | Skala |
a.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 | Serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan peraturan pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan | 1. Sumber daya | 1.Tingkat Pendidikan 2.Kewenangan 3.Fasilitas atau sarana prasarana yang tersedia 4.Informasi atau alur penyampaian peraturan baru | 1. –SD -SMP -SMA 2. –Besar -Sedang -Kecil 3. –baik -Sedang -tidak baik 4. -baik -sedang -tidak baik |
| | 2. Komunikasi | 1.Aktifitas Komunikasi internal dan eksternal pada Organisasi pelaksana 2.Proses penyampaian peraturan pada tingkat Kecamatan | 1. –lancar -sedang -tidak lancar 2. -lancar -sedang -tidak lancar |
| | 3.Disposisi atau sikap pelaksana | 1.Tanggapanpimpinan dan staf DISDUKCAPIL terhadap kegiatan Perda No 25 Tahun 2008 -Pengetahuan, pemahaman, dan pendalaman implementator -Kepatutan agen pelaksana terhadap sanksi | 1. –baik -sedang -tidak baik 2.-baik -sedang -tidak baik -baik -sedang -tidak baik |
| | 4.Struktur Birokratik | -SOP/ prosedur atau mekanisme kerja -proses penyiapan dan berkas pencatatan sipil -Fragmentasi atau penyebaran tanggung jawab | -baik -sedang -tidak baik -baik -sedang -tidak baik -baik -sedang -tidak baik |
Preposisi Impelemntasi Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008
1. Komunikasi
Agar implementasi berjalan efektif, maka pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab untuk mengimplementasikan keputusan harus mengetahui bahwa apa yang harus mereka lakukan. Perintah-perintah untuk mengimplementasikan kebijakan harus disampaikan kepada orang-orang yang tepat secara jelas, akurat dan konsisten. Ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah kota palembang nomor 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran dan pencatatan sipil (studi kasus di dinas kependudukan dan catatan sipil kota palembang), membutuhkan komunikasi yang harus jelas agar tercapainya tujuan yang diamanatkan dari kebijakan tersebut dengan kondisi yang begitu panjang sampai tingkat pemerintahan desa. Bagaimana bentuk sosialisasi, pemahaman implementator, serta koordinasi antar instansi yang dilakukan merupakan bentuk komunikasi dalam tercapainya tujuan dari pp tersebut. ((Drs. AG Subarsono Msi,MA, Analisis Kebiajkan Publik(Konsep, Teori, dan Aplikasi), Pustaka Pelajar, 2005,hal 87)
2. Sumber daya
jika orang yang bertanggung jawab untuk menjalankan kebijakan kekurangan sumber daya untuk bekerja efektif, maka implementasi tidak akan efektif. Sumber daya yang penting meliputi: jumlah staf yang memadai dan dengan keahlian yang diperlukan; informasi yang relevan dan memadai tentang bagaimana mengimplementasikan kebijakan dan kepatuhan pihak lain yang terlibat dalam implementasi; wewenang untuk menjamin bahwa kebijakan-kebijakan dijalankan sesuai tujuan; fasilitas (meliputi gedung, peralatan, tanah dan suplai) untuk menyediakan jasa.
a. Staf
sumber daya yang paling penting dalam mengimplementasikan kebijakan adalah staf, tidak hanya dilihat dari jumlahnya, tetapi juga melihat kemampuannya untuk menjalankan tugas.
b. Informasi
informasi adalah sumber daya kedua dalam implementasi kebijakan. Informasi ini memiliki dua bentuk. Pertama adalah informasi mengenai bagaimana menjalankan kebijakan. Pelaksanaan perlu mengetahui apa yang harus dilakukan ketika mereka diberikan arahan-arahan untuk bertindak. Bentuk kedua adalah data tentang kepatuhan pihak lain terhadap aturan-aturan dan regulasi pemenrintah. Pelaksana harus tahu apakah orang lain yang terlibat dalam implementasi kebijakan patuh dengan hukum.
c. Wewenang
sumber daya lain dalam implementasi adalah wewenang. Wewenang bervariasi dari program ke program dan memiliki berbagai bentuk seperti: mengeluarkan perintah kepada pejabat lain; menarik dana dari program, menyediakan dana, staf dan bantuan teknis kepada yuridiksi pemerintah yang lebih rendah, dll. Terkadang beberapa badan kekurangan wewenang untuk mengimplementasikan kebijakan dengan tepat. Karena kurangnya wewenang tersebut, maka pejabat membutuhkan koordinasi dengan pelaksana lain jika mereka ingin mengimplenmentasikan program dengan sukses.
d. Fasilitas
Fasilitas fisik juga sumber daya penting dalam implementasi. sumber daya sangat penting, tanpa sumber daya kebijakan tertulis tidak sama dengan kebijakan praktek ((Drs. AG Subarsono Msi,MA, Analisis Kebiajkan Publik(Konsep, Teori, dan Aplikasi), Pustaka Pelajar, 2005,hal 87)
3. Karakter (disposisi)
Karakter atau sikap pelaksana (implementator) adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan terhadap studi implementasi kebijakan publik. Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam pembahasan disposisi:
a. Dampak disposisi
b. Menyusun staf birokrasi
c. Insentif
(Drs. AG Subarsono Msi,MA, Analisis Kebiajkan Publik(Konsep, Teori, dan Aplikasi), Pustaka Pelajar, 2005,hal 87)
4. Struktur birokratif
Implementasi dapat terganggu akibat kekurangan dalam struktur birokratif. Para pelaksana kebijakan dapat mengetahui apa yang dilakukan dan memiliki keiginan dan sumber daya yang cukup untuk melakukannya, tetapi mereka masih memiliki hambatan implementasi oleh struktur iorganisasi tempat mereka bekerja. ((Drs. AG Subarsono Msi,MA, Analisis Kebiajkan Publik(Konsep, Teori, dan Aplikasi), Pustaka Pelajar, 2005,hal 87)
Dari proposisi diatas maka ditemukan hubungan asismetris dimana satu variabel mempengaruhi variabel lain yaittu Hubungan Asimetris dan Variabel, Hubungan disposis dan respon, Ciri individu dan tingkah laku.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar